Disclaimer

Disclaimer, Metodologi, dan Penjelasan Informasi Bijak Memilih

Disclaimer

Disclaimer, Metodologi, dan Penjelasan Informasi Bijak Memilih

Disclaimer

Disclaimer, Metodologi, dan Penjelasan Informasi Bijak Memilih

Umum

  1. Bijak Memilih bukanlah situs media/pers. Bijak Memilih hanya mengagregasi informasi yang tersedia untuk umum serta informasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Bijak Memilih dengan pengetahuan dan persetujuan dari pihak ketiga tersebut.

  2. Informasi yang ditampilkan di situs Bijak Memilih tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak, dan dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai –termasuk namun tidak terbatas pada– bahan konsultasi, bahan referensi, sumber informasi utama, atau sumber informasi serupa.

  3. Dilarang untuk mengutip data atau konten yang disajikan di Bijak Memilih tanpa persetujuan tertulis dari Bijak memilih.

  4. Bijak Memilih tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan kerja/klien dengan partai politik, kandidat individu, atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam Pemilihan Umum atau pemilihan politik lainnya.

  5. Bijak Memilih tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan oleh pengunjung situs Bijak Memilih. pengunjung situs Bijak Memilih diharapkan untuk memverifikasi dan merujuk pada sumber utama yang tersedia di tempat lain.

Umum

Umum

Isu Strategis

Isu Strategis

Isu

Isu

1.1. Bagaimana Bijak Memilih menentukan Isu Prioritas?

Isu prioritas yang ditampilkan pada website Bijak Memilih telah diseleksi berdasarkan beberapa kriteria berikut:

  1. Hal yang menjadi perhatian khusus oleh orang muda

  2. Bersifat penting dan memiliki dampak berskala nasional 

  3. Ada perbedaan pandangan dari beberapa partai terhadap isu terkait (dilihat dari voting history, walaupun tidak berlaku untuk semua isu).

Untuk mengevaluasi tiga kriteria tersebut, kami memanfaatkan berbagai riset dan sumber termasuk, namun tidak terbatas pada:

  1. Riset akademis

    1. Survei Nasional Persepsi Pemilih Pemula dan Muda (Gen-Z dan Milenial) Atas Permasalahan Krisis Iklim di Indonesia oleh Indikator dan Yayasan Indonesia Cerah (September 2021)

    2. Next Generation Indonesia oleh British Council (Oktober, 2022)

    3. Survei Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pascapandemi oleh CSIS (September, 2022)

  2. Kumpulan aspirasi Bijak Memilih (sebelum launching phase 1, baik online maupun offline)

Meski demikian, isu-isu ini hanyalah gambaran dan tidak dapat disebut sebagai cerminan utuh isu-isu yang penting dan menjadi perhatian bagi orang muda. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya tim dalam melakukan kajian dan analisa. 

Bijak Memilih terbuka untuk berkolaborasi dengan Knowledge Partner untuk mencakup isu-isu lain. Jika pembaca tertarik untuk berkolaborasi dalam penulisan isu, dapat klik di sini.

1.1. Bagaimana Bijak Memilih menentukan Isu Prioritas?

1.1. Bagaimana Bijak Memilih menentukan Isu Prioritas?

1.2. Sumber data dan metode penelitian isu-isu

Setiap isu ditulis oleh tim penulis Bijak Memilih. Selanjutnya, tulisan tersebut akan melewati beberapa proses tinjauan editorial terkait substansi dan gaya penulisan yang dilakukan oleh tim ahli. Tim ahli ini merupakan kumpulan ahli atau pakar yang berkolaborasi dengan Bijak Memilih (baik dari tim internal Think Policy dan WIUI, maupun pihak independen yang merupakan ahli dalam isu tertentu).

Tim Penulis memanfaatkan berbagai sumber dalam merangkum tiap isu termasuk, namun tidak terbatas pada:

  1. Berita lokal dan internasional yang kredibel

  2. Website pemerintahan (DPR maupun kementerian)

  3. Institut riset atau internasional non-pemerintah

  4. Laporan tahunan pemerintah/swasta/organisasi

  5. Regulasi

  6. Jurnal akademis.

Keberagaman sumber data ditujukan untuk mengakomodasi berbagai sudut pandang dan membantu pembaca memahami sebuah isu dengan informasi yang akurat serta relevan.

Sebagai bentuk transparansi, penulis Bijak Memilih mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam penulisan dimana dapat dilihat di hyperlink kalimat-kalimat

Penting untuk diingat, informasi terkait isu di website Bijak Memilih bersifat hanya sebagai pengantar atau batu loncatan untuk pemula dalam memahami isu tertentu dengan lebih mudah isu-isu yang kami bahas sangat kompleks dan melibatkan berbagai perspektif. Pembaca disarankan untuk lebih mendalami isu tertentu dari berbagai sumber dan sudut pandang lainnya serta melakukan penelitian independen lebih lanjut untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif terkait isu tertentu.

1.2. Sumber data dan metode penelitian isu-isu

1.2. Sumber data dan metode penelitian isu-isu

1.3. Sumber data dan metode penentuan sikap partai terhadap isu

Untuk memetakan sikap partai politik terhadap sebuah isu, kami mengidentifikasi peraturan yang berkaitan dengan isu tertentu (misal, korupsi - RUU KPK, kebebasan berpendapat - RUU ITE), dan melihat voting history partai politik terhadap regulasi tersebut. 

Untuk mengidentifikasi peraturan tersebut, kami mempelajari kajian-kajian akademis dan pendapat-pendapat ahli yang sudah memetakan peraturan-peraturan yang relevan dengan isu tertentu.

Dalam menentukan voting history partai politik terhadap sebuah peraturan tertentu, kami melakukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, penelusuran berita lokal yang kredibel, mengutip press release resmi partai, dan risalah rapat tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang untuk melihat keputusan tiap fraksi di DPR RI. Dari sumber-sumber ini, kami mencari pernyataan resmi dari ketua partai, juru bicara partai, atau ketua aliansi partai terkait isu dan peraturan tertentu.

Untuk memperkaya informasi terkait sikap partai terhadap isu tertentu, kami juga mencantumkan 1-2 kalimat penjelasan terkait catatan sikap (jika ada) dan aspek apa yang mereka setuju atau tidak setuju dalam sebuah peraturan atau isu.

Penting untuk diingat, dikarenakan kami menggunakan data/sumber sekunder untuk menentukan sikap partai sehingga terdapat kemungkinan bahwa informasi yang disajikan kurang akurat dalam merefleksikan sikap partai yang sesungguhnya. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kami hindari.

Untuk saat ini, kami masih mencoba menghubungi pihak partai untuk dapat mengkonfirmasi terkait sikap partai terhadap isu di Bijak Memilih. Secara garis umum, konfirmasi yang dimaksud terdiri dari dua tahapan:

  1. Melakukan interview kepada perwakilan partai

  2. Meminta konfirmasi sikap partai kepada perwakilan partai

1.3. Sumber data dan metode penentuan sikap partai terhadap isu

1.3. Sumber data dan metode penentuan sikap partai terhadap isu

1.4. Cara Memahami Isu-Isu Bijak Memilih

Sebagai pemilih, sangat penting bagi kita untuk memilih kandidat dari partai yang sejalan dengan kepentingan masyarakat luas dan memiliki kepedulian terhadap isu yang sama dengan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk benar-benar memahami isu secara utuh baik yang penting bagi kita secara personal maupun yang memiliki dampak nasional.

Jika masih ragu terkait isu apa yang penting menurut teman-teman, silakan coba untuk ambil Quiz Isu Bijak Memilih.

1.4. Cara Memahami Isu-Isu Bijak Memilih

1.4. Cara Memahami Isu-Isu Bijak Memilih

Partai Politik

Partai Politik

2. Metodologi Profil Partai

Informasi yang disajikan didasarkan pada analisis komprehensif yang dilakukan oleh tim kami dengan tujuan memberikan deskripsi yang netral mengenai partai-partai politik di Indonesia. Untuk memastikan kejelasan dan keakuratan, penelitian kami memanfaatkan berbagai sumber, termasuk namun tidak terbatas pada:

  1. Situs web Partai Politik

  2. Penelitian akademik (domestik dan internasional)

  3. Media domestik dengan kredibilitas tinggi.

2.1. Bagian Ideologi

Untuk mendeskripsikan ideologi sebuah partai politik, kami menggunakan penelitian/jurnal akademik sebagai sumber utama, yang kemudian dilengkapi dengan deskripsi diri dari masing-masing partai politik. Perpaduan metode ini memberikan informasi yang beragam mengenai perspektif internal dan eksternal dari ideologi partai.

Kami menggunakan berbagai istilah - seperti sayap kiri, sayap kanan, progresif, dan konservatif, dll. - dalam mendeskripsikan ideologi. Penggunaan terminologi ini didasarkan pada informasi yang tersedia dari berbagai sumber untuk memberikan kerangka pemahaman dan kategorisasi ideologi politik.

Penting untuk dapat dipahami bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut dalam konteks politik Indonesia mungkin memiliki perbedaan definisi dan konotasi dengan konteks luar negeri (lihat penjelasan di bawah).

Untuk informasi mengenai metodologi dibalik diagram spektrum ideologi partai, silakan lihat Bagian 4.


2.2. Bagian Tokoh Partai Terkemuka

Untuk setiap partai politik, kami berupaya sebisa mungkin untuk menampilkan (1) pemimpin partai politik, (2) anggota partai politik yang telah menjabat posisi eksekutif di tingkat pusat dan/atau daerah dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, (3) dan anggota partai politik yang terlibat dalam kontroversi atau kasus korupsi.

Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang seimbang dan bukan ditujukan untuk memberikan daftar yang lengkap. Penting untuk dipahami bahwa terdapat keterbatasan cakupan media dan ketersediaan informasi terkait partai politik yang belum memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, tokoh terkemuka yang dimasukkan untuk partai-partai tersebut mungkin terbatas jumlahnya.

2.3. Bagian data demografi dan regional partai

Data tentang gender dan generasi dalam partai politik diambil berdasarkan Data Pencalonan Anggota DPR Pemilu Serentak Tahun 2024 (bacaleg DPR 2024) yang didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data regional didasarkan pada hitungan suara dari pemilihan legislatif 2019. Secara khusus, data ini menunjukkan tiga provinsi teratas dimana sebuah partai menerima jumlah suara tertinggi, dibandingkan dengan jumlah suara yang diterima oleh partai lain di provinsi tersebut. Data ini bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2. Metodologi Profil Partai

2. Metodologi Profil Partai

3. Rekam Jejak Korupsi

3.1. Sumber dan Pengolahan Data Korupsi

Data korupsi yang disajikan dalam website ini diperoleh Bijak Memilih dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder melalui kanal-kanal pemberitaan dan informasi publik.

Kemudian, data-data ini diolah lebih lanjut oleh tim Bijak Memilih dan ICW.

Tidak ada satupun informasi di website ini yang mewakili atau mencerminkan pandangan pribadi kami. Tidak ada unsur prasangka atau kepentingan dalam proses pembuatan/penyusunan dokumen ini. 

Data dan pengolahannya didukung oleh:

3.2. Parameter Data Korupsi

Data korupsi yang Bijak Memilih sajikan adalah data korupsi selama kurun waktu 10 tahun terakhir, yang dilakukan oleh anggota partai politik yang memiliki jabatan publik di tingkat nasional atau daerah.

Angka kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, dan pemerasan yang kami gunakan dan tampilkan merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama.

3.3. Limitasi Data Korupsi

Di Indonesia, terdapat tiga aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi, yakni, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Bijak Memilih baru mendapat kesempatan untuk memperoleh data primer dari KPK. 

KPK lebih banyak menangani kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara (termasuk di dalamnya jabatan publik dan politik) sesuai kewenangannya. Sehingga sudah sejalan dengan fokus Bijak Memilih yang ingin mengumpulkan data korupsi yang melibatkan anggota partai politik dengan jabatan publik.

Selain data primer dari KPK, kami melakukan riset dengan menggunakan sumber sekunder dan atau melalui kanal-kanal berita serta menggunakan database ICW untuk melengkapi data. Namun demikian, terdapat potensi adanya data yang tidak dapat diakses atau tidak lengkap.

Angka kerugian keuangan negara, suap, dan gratifikasi hanya kami hitung dari yang berbentuk uang. Selain itu, baik berbentuk barang atau jenis lainnya (seperti barang mewah, dan lain-lain), tidak termasuk dalam data yang kami sajikan. 

3.4. Partai Politik dan Kasus Korupsi

Kami menentukan afiliasi partai politik dengan melihat afiliasi partai politik terpidana saat ia terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Kami kemudian menjumlah angka kerugian negara dan/atau suap dan gratifikasi hasil putusan pengadilan pertama para terpidana yang terafiliasi dengan partai politik tertentu, untuk mendapatkan angka total.

Perlu diingat bahwa tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh sekelompok orang (sindikat) dan sulit untuk hanya dilakukan oleh satu orang. Sehingga jumlah kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, dan/atau pemerasan yang tercantum dalam satu partai politik tidak semerta-merta hanya menggambarkan kerugian yang disebabkan oleh kader partai politik tersebut, melainkan, juga melibatkan dan disebabkan oleh kader partai politik lainnya.

Sehubungan dengan adanya lebih dari satu oknum partai yang terlibat berdasarkan putusan pengadilan pertama dalam sebuah tindak pidana korupsi, maka Bijak Memilih menampilkan angka kerugian negara, suap, gratifikasi, dan/atau pemerasan ke setiap profil Partai Politik.

Anggota partai politik yang terlibat kasus korupsi belum tentu mengindikasikan keterlibatan langsung partai politik dan atau kasus korupsi tersebut terjadi disebabkan oleh partai politik tersebut.

Kami mengapresiasi partai politik yang menindak tegas anggotanya yang terjerat kasus korupsi.


3.5. Mantan Narapidana

Data mantan narapidana kami dapatkan dari hasil penelusuran ICW, KPU, dan sumber-sumber sekunder. Nama-nama tersebut pernah dipenjara karena berbagai jenis kasus pidana, termasuk perkara korupsi. 

Kompilasi data ini dikeluarkan Idham Holik, Ketua Divisi Teknis KPU, dan disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 87/PU-XX/2022, yang telah diaplikasikan secara teknis melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya pada pasal 11 dan 12

3.6. Cara Memahami Data Korupsi Bijak Memilih

Data korupsi ini merupakan salah satu data dari informasi rekam jejak partai politik. Sehingga sebaiknya digunakan sebagai sarana tambahan untuk meningkatkan pemahaman terhadap rekam jejak partai politik Indonesia secara keseluruhan.

Penting untuk diingat bahwa data ini memiliki keterbatasan dan sebaiknya tidak dipandang sebagai satu-satunya dasar untuk membentuk kesimpulan.

Ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan seperti kapan berdirinya sebuah partai (partai yang sudah berdiri lebih lama tentu akan memiliki rekam jejak lebih panjang dari yang baru), ketersediaan informasi di publik, dan perkembangan kasus (kami hanya mencatat kasus yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama).

Kami merekomendasikan pembaca menggabungkan data korupsi ini bersama dengan sikap partai terhadap isu tertentu untuk lebih memahami kebijakan dan karakteristik ideologis mereka.

Kami menyarankan agar para pembaca melakukan riset tambahan dari berbagai sumber, berinteraksi dengan berbagai sudut pandang, dan melakukan penelitian independen untuk membentuk pemahaman komprehensif mengenai partai politik Indonesia, korupsi, dan dinamika yang ada.

Bijak Memilih tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi ini untuk tujuan apapun selain untuk digunakan sebagai pengetahuan dan pemahaman umum. 

3. Rekam Jejak Korupsi

3. Rekam Jejak Korupsi

4. Penjabaran spektrum ideologi partai

Spektrum ideologi yang dapat dilihat di halaman partai Bijak Memilih diambil dari penelitian dan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Australian National University (ANU). Penelitian ini dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi, Edward Aspinall, Diego Fossati, dan Eve Warburton.

Survei ini mengeksplorasi perbedaan ideologi antar partai dengan melihat bagaimana politisi partai tersebut memandang kecenderungan ideologi partai mereka sendiri.

Berikut adalah tautan ke hasil survei (silakan baca!).

Jika ingin mempelajari lebih lanjut mengenai partai politik Indonesia, bisa baca di halaman Politics 101.

4.1. Metodologi Umum dan Latar Belakang

Pada akhir 2017 hingga awal 2018, Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama dengan Australian National University (ANU) melakukan survei terhadap 508 anggota legislatif secara acak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.

Responden diambil dari 31 DPRD Provinsi Indonesia (ada total 34 provinsi, responden tidak diambil dari Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat).

LSI dan ANU meminta responden DPRD untuk menentukan posisi partai mereka sendiri pada sembilan pertanyaan ideologi kunci, menggunakan skala 10 poin. Angka-angka tersebut kemudian dijumlah dan dihitung rata-rata poinnya per partai.

4.2. Definisi

Berikut adalah definisi untuk istilah yang kami gunakan dalam diagram spektrum ideologi partai. Ini adalah istilah yang diadopsi oleh peneliti yang melakukan studi LSI dan ANU. Mereka membedakan ideologi partai berdasarkan tiga spektrum: berbasis Pancasila vs. berbasis Islam, progresif vs. konservatif, dan kesetaraan ekonomi vs. pertumbuhan ekonomi (dalam beberapa konten BM, kami merujuk spektrum ini sebagai sayap kiri dan kanan).

  • Berbasis Pancasila = Lebih berbasis Pancasila, secara relatif tidak mendorong peran lebih besar bagi Islam dalam politik.

  • Berbasis Islam = Lebih berbasis Islam, mendorong peran lebih besar bagi Islam dalam politik.

  • Progresif = Peran besar negara dalam ekonomi, redistribusi ekonomi melalui belanja sosial, kebijakan sosial progresif untuk hak perempuan dan minoritas.

  • Konservatif = Kebijakan berorientasi pasar, menentang program sosial dengan anggaran besar untuk ketimpangan ekonomi, posisi konservatif demi nilai-nilai tradisional.

  • Kesetaraan Ekonomi (pasar diregulasi) = Peran lebih besar bagi negara, kepentingan masyarakat miskin, kesetaraan ekonomi

  • Pertumbuhan Ekonomi (pasar bebas) = Peran lebih besar bagi swasta, kepentingan investor, pertumbuhan ekonomi

4.3. Berbasis Pancasila dan Berbasis Islam

Dari berbagai pertanyaan yang diajukan, partai-partai cenderung menjawab dan menilai diri mereka di tengah spektrum dimana terdapat kemiripan antara satu dengan lainnya. Satu-satunya perbedaan yang paling mencolok terlihat pada peran agama dalam politik. 

Dua pertanyaan yang diajukan:

  1. "Jika diukur pada skala 1 hingga 10, di mana 1 berarti partai ‘berbasis Pancasila’ dan 10 berarti 'partai berbasis Islam', di mana Anda menempatkan partai politik Anda?"

  2. "Apakah Anda melihat partai Anda mencari peran yang lebih kecil (1) atau lebih besar (10) bagi Islam dalam politik?"

Walaupun ada perbedaan yang jelas di antara partai tentang peran agama dalam politik, namun, perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan atau bertolak belakang.

Hasilnya juga menunjukkan bahwa banyak anggota DPRD provinsi yang diwawancarai belum tentu memaknai Pancasila sebagai komitmen untuk penerapan kebijakan sekuler.


4.4. Progresif dan Konservatif

Sebelum kita masuk ke dalam hal ini, istilah "sayap kiri" "sayap kanan" JARANG digunakan dalam politik Indonesia, karena sejarah Indonesia dengan komunisme. JANGAN menyamakan politik kiri-kanan Indonesia dengan politik luar negeri seperti Amerika Serikat. Mereka tidak sama.

Dalam survei ini, sikap ideologi 'sayap kiri' (atau 'progresif') diartikan mendukung peran penting negara dalam ekonomi, redistribusi ekonomi melalui belanja untuk program bantuan sosial, dan kebijakan sosial progresif yang mendukung hak-hak perempuan dan kelompok minoritas.

Sikap ideologi 'sayap kanan' (atau 'konservatif') diartikan mendukung kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar, menentang program kebijakan sosial dengan anggaran besar untuk mempersempit ketimpangan ekonomi, dan mendukung posisi konservatif tentang masalah sosial dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional.

Pertanyaan yang diajukan:

  1. Apakah mereka melihat partai mereka memiliki orientasi "kiri" atau "liberal/progresif" (1) atau "kanan" atau "konservatif" (10).
    Kebanyakan dari mereka melihat diri mereka sebagai kanan-tengah.

Untuk membantu pertanyaan di atas dan menghindari kebingungan terminologi, pertanyaan tambahan diajukan:

  1. Apakah mereka melihat partai mereka mendukung pembaharuan (1) atau mempertahankan tradisi (10).
    Rata-rata, semua partai lebih mendukung pembaharuan daripada tradisi.

  2. Apakah mereka melihat partai mereka mendukung emansipasi perempuan (1) atau percaya perempuan harus bertindak sesuai dengan peran tradisional mereka (10).
    Kebanyakan partai mengaku pro emansipasi.

  3. Apakah mereka percaya partai mereka memperjuangkan ide-ide gerakan Reformasi (1) atau ingin kembali ke sistem Orde Baru (10).
    Semua partai mengatakan mereka mendukung Reformasi.


4.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesetaraan Ekonomi

Dalam sikap kebijakan ekonomi, kebanyakan partai ternyata memiliki kecenderungan yang berorientasi pada negara.

Pertanyaan yang diajukan:

  1. Apakah mereka mendukung peran yang lebih besar dari negara (1) atau sektor swasta (10) dalam ekonomi.
    Kebanyakan partai lebih condong kepada negara.

  2. Apakah partai mereka mendukung kepentingan kaum miskin (1) atau investor (10).
    Semua mengaku mendukung kaum miskin.

  3. Apakah partai mereka memprioritaskan kesetaraan ekonomi (1) atau pertumbuhan ekonomi (10).
    Sedikit variasi ditemukan di sini, kebanyakan berkumpul di tengah, menunjukkan bahwa kebanyakan mungkin merasa mereka harus mencapai keseimbangan antara kesetaraan ekonomi dan pertumbuhan.


4.6. Keterbatasan Survei Ini

Data survei ini hanya dapat digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan pemahaman pembaca mengenai karakteristik kebijakan dan ideologi partai politik di Indonesia serta memberikan wawasan yang lebih luas. Penting untuk dicatat bahwa data survei memiliki berbagai keterbatasan dan tidak dapat dilihat sebagai satu-satunya dasar untuk membentuk kesimpulan.

Karena survei ini dilakukan pada tahun 2017 hingga 2018, survei ini tidak mencakup semua partai politik yang terdaftar dalam pemilu 2024. Hal ini merupakan alasan mengapa Bijak Memilih tidak dapat menyediakan spektrum ideologi untuk beberapa partai politik yang tidak dicakup oleh survei ini.

Beberapa ideologi partai mungkin juga telah berubah sejak survei dilakukan, meskipun kami meragukan bahwa terdapat perubahan ideologi yang signifikan dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Penting juga untuk dicatat bahwa sikap ideologi ini diformulasikan melalui survei anggota DPRD provinsi. Oleh karena itu, ada kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman mengenai pertanyaan survei dan atau hasil yang tidak sesuai dengan bagaimana partai politik melihat diri mereka sendiri.

Pembaca dianjurkan untuk menginterpretasikan temuan ini secara kritis dan memperkaya pemahaman dengan sumber informasi lainnya.

4.7. Bagaimana Memahami Survei Ini?

Temuan survei ini cukup konsisten dengan pemahaman umum bahwa kebanyakan partai politik Indonesia mirip dari sisi ideologi kecuali tentang peran agama.

Namun demikian, masih ada beberapa perbedaan (meskipun kecil) terkait prioritas mereka dalam hal ekonomi, emansipasi, dan keprogresifan yang telah dibuat lebih jelas pada studi ini.

Penting bagi kita untuk memahami prioritas dan kecenderungan kita sendiri dalam memilih partai yang terlihat paling mewakili aspirasi kita. 

Kami merekomendasikan agar pembaca menggabungkan ideologi partai politik ini dengan sikap masing-masing partai terhadap berbagai isu. Hal ini agar pembaca dapat mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang karakteristik kebijakan & ideologi partai politik.

4. Penjabaran spektrum ideologi partai

4. Penjabaran spektrum ideologi partai

Profil Calon Presiden dan Wakil Presiden

Profil Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Latar Belakang

Bagaimana Bijak Memilih menyusun latar belakang pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Dalam menyusun latar belakang, kami mencoba membagi menjadi dua bagian yaitu biografi dan informasi kekayaan para calon. Adapun sumber informasi dan data yang disajikan dalam website Bijak Memilih didasarkan pada sumber-sumber yang dapat dikonfirmasi namun tidak terbatas melalui;

  1. situs website resmi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

  2. website resmi pemerintahan; dan

  3. media massa nasional yang kredibel.

Dalam mengolah sumber data dan untuk memastikan keakuratan serta ketaatan hukum, kami juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyusun informasi latar belakang kandidat.


1.1 Biografi Singkat

Bagaimana Bijak Memilih menyusun biografi singkat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Untuk menyajikan informasi yang relevan terkait riwayat hidup dari tiap pasangan calon, kami mencoba merangkum beberapa informasi yang meliputi:

  1. tempat tanggal lahir, 

  2. latar belakang orang tua;

  3. pendidikan;

  4. pengalaman kerja dan kiprah politik;  dan 

  5. keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan.

Dalam penyusunannya, kami juga memasukkan beberapa aspek seperti pencapaian dan hal yang sifatnya kontroversial dalam 1-2 kalimat. Penjelasan lebih lengkap terkait kedua hal tersebut dapat dilihat dalam bagian Rekam Jejak: Pencapaian dan Kontroversi.

Sumber data dan informasi biografi singkat

Data dan informasi yang kami gunakan untuk menyusun biografi singkat berasal dari:

  1. daftar riwayat hidup yang dikeluarkan dan disebarluaskan oleh masing-masing tim pasangan calon presiden dan wakil presiden; 

  2. situs website resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden;

  3. media massa nasional yang kredibel.

Penting untuk diingat bahwa data ini memiliki keterbatasan dan sebaiknya tidak dipandang sebagai satu-satunya dasar untuk memahami latar belakang Pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebagai bentuk transparansi sumber, kami telah menyisipkan tautan pada kata atau kalimat dalam informasi latar belakang yang dapat langsung membawa pembaca kepada sumber informasi.


1.2 Informasi Harta Kekayaan

Bagaimana Bijak Memilih menyajikan informasi harta dan kekayaan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Dalam menyajikan informasi harta dan kekayaan, kami membaginya menjadi tiga akun yaitu total aset, total liabilitas, dan total kekayaan bersih. Kami juga menyediakan kolom angka yang disederhanakan untuk mempermudah pembaca membaca angka dalam informasi tersebut. Sebagai contoh, Rp15.417.702.482 disederhanakan/dibulatkan menjadi 15,4 miliar.

Sumber data dan informasi harta dan kekayaan

Kami menggunakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2023. Kemudian, data dan informasi diolah lebih lanjut oleh tim penulis Bijak Memilih.

1. Latar Belakang

1. Latar Belakang

2. Rekam Jejak

Bagaimana Bijak Memilih menyusun track record atau rekam jejak pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Kami mencoba menyusun dan menyajikan informasi yang berimbang sehingga membantu pembaca memahami rekam jejak tiap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lebih lengkap. Dalam penyajian yang berimbang, kami berfokus pada informasi yang paling relevan bagi pembaca seperti informasi terkait pencapaian/prestasi yang telah dicapai dan hal-hal kontroversial. 

Perlu diingat dan dipahami bahwa Bijak Memilih hanya melakukan agregasi informasi dari yang sudah tersedia secara publik dan diolah lebih lanjut. Dalam menentukan isu/hal yang masuk ke dalam pencapaian dan kontroversi, kami berfokus pada isu/hal yang menjadi perhatian bagi orang muda. Tidak ada tujuan atau maksud lain selain untuk tujuan edukasi politik/pemilu dengan memberikan informasi yang relevan bagi orang muda.

Untuk membantu pemahaman yang lebih dalam, kami memberikan Keterangan Lebih Lanjut dimana didalamnya terdapat penjelasan lebih lanjut yang telah dilengkapi hasil cek fakta cepat oleh Idekonomi. Kami bekerja sama dengan Idekeonomi, sebuah media yang berfokus pada isu ekonomi dan keuangan, untuk melakukan cek fakta cepat. Metode cek fakta cepat yang digunakan adalah melakukan cross check data dengan membandingkan data pencapaian dengan data yang dikeluarkan badan/lembaga resmi bidang statistik dan atau lembaga kredibel terkait. 

Dalam tahap ini, cek fakta cepat baru bisa dilakukan pada section pencapaian/prestasi. Hal ini dikarenakan angka atau statistik yang ada pada pencapaian/prestasi dapat dicek langsung ke badan/lembaga resmi bidang statistik atau lembaga kredibel terkait. Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya dan waktu dalam melakukan cek fakta cepat. Informasi terkait cek fakta ini dapat dilihat di bawah paragraf penjelasan pencapaian/prestasi.


2.1 Pencapaian

Bagaimana Bijak Memilih menentukan pencapaian/prestasi dari masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden?

Dalam menyajikan informasi terkait pencapaian/prestasi, kami melihat dan menggunakan rekam jejak dari tiap kandidat yang pernah menjabat jabatan publik baik pada tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dari rekam jejak tersebut, kami berfokus pada pencapaian di sektor/isu ekonomi, lingkungan, sosial, dan juga pertahanan/militer (khusus untuk kandidat dengan latar belakang militer). Dari sektor/isu tersebut, kami turunkan lagi ke dalam beberapa isu spesifik yang menjadi perhatian/fokus bagi orang muda.

Mengingat banyaknya sumber dan informasi yang tersedia, terdapat kemungkinan perbedaan data klaim pencapaian/prestasi antar sumber yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami memberikan Keterangan Lebih Lanjut dimana didalamnya terdapat penjelasan lebih lanjut yang telah dilengkapi hasil cek fakta cepat oleh Idekonomi. Kami bekerja sama dengan Idekonomi, sebuah media yang berfokus pada isu ekonomi dan keuangan, untuk melakukan cek fakta cepat. Metode cek fakta cepat yang digunakan adalah melakukan cross check data dengan membandingkan data pencapaian dengan data yang dikeluarkan badan/lembaga resmi bidang statistik dan atau lembaga kredibel terkait.

Hasil cek fakta cepat dapat dilihat pada bagian bawah paragraf pencapaian dengan penjelasan indikator sebagai berikut:

  1. Green Flag : Jika semua data dan informasi pada klaim capaian benar dan tepat sesuai fakta (100%)

  2. Yellow Flag : Jika semua data dan informasi pada klaim capaian sebagian benar atau sesuai terhadap fakta

  3. Red Flag : ika semua data dan informasi pada klaim capaian tidak tepat atau benar terhadap fakta

Perlu diperhatikan bahwa indikator-indikator ini disusun agar pembaca mengetahui seberapa jauh perbedaan klaim pencapaian/prestasi yang diberitakan dengan data aktual/fakta.

Sumber data dan informasi pencapaian 

Kami mengambil dan mengumpulkan sumber informasi pencapaian melalui:

  1. Situs website resmi, media sosial dan informasi resmi dari pasangan capres dan cawapres; 

  2. Situs website resmi pemerintahan atau lembaga kredibel terkait; dan 

  3. Media massa nasional yang kredibel

Data dan informasi tersebut selanjutnya kami olah lebih lanjut untuk dapat disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Perlu terus diingat bahwa pembaca perlu melakukan riset lebih lanjut untuk dapat memahami konteks keseluruhan dari informasi pencapaian/prestasi yang terdapat dalam website Bijak Memilih.


2.2 Kontroversi

Bagaimana Bijak Memilih menentukan Kontroversi dari masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Dalam menyajikan informasi terkait kontroversi, kami berfokus pada pernyataan resmi, sikap politik, dan kebijakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selama memegang jabatan publik yang menimbulkan kontroversi. Kami melakukan pemetaan isu kontroversi dan mengurutkannya berdasarkan tingkat sensitifitas isu terhadap perhatian orang muda dan juga kepentingan publik.

Kami memberikan Keterangan Lebih Lanjut untuk membantu pembaca mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait isu kontroversi sehingga tidak mudah terjebak dalam penggiringan opini dalam diskusi publik. Pada keterangan lebih lanjut, kami menyampaikan berbagai informasi penjelas yang bersumber dari sumber informasi kredibel yang tautannya dapat dilihat pada kalimat keterangan lebih lanjut.

Sumber data dan informasi kontroversi

Kami mengumpulkan informasi dan data kontroversi dari media sosial dan media massa nasional yang kredibel. Media sosial lebih banyak digunakan untuk melihat komentar netizen, khususnya orang muda, dan engagement terhadap suatu isu sehingga kami dapat menentukan apakah isu tersebut cukup menimbulkan kontroversi atau tidak.

Perlu diingat dan dipahami bahwa Bijak Memilih hanya melakukan agregasi informasi yang sudah tersedia secara publik dan selanjutnya diolah lebih lanjut.

2. Rekam Jejak

2. Rekam Jejak

3. Jaringan Pendukung

Bagaimana Bijak Memilih Menyusun Jaringan Pendukung?

Yang dimaksud dalam jaringan pendukung adalah hal-hal yang berkaitan mendukung para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam berkontestasi di Pemilu 2024. Kami membatasi jaringan pendukung ke dalam dua bagian yaitu bagian Tim Sukses (Tim Pemenangan Nasional, Tim Kampanye Nasional, dan Tim Nasional) dan bagian Dana Kampanye. Pembaca disarankan untuk membaca dan mencari informasi dari sumber lain terkait hal-hal yang berkaitan jaringan pendukung.

Sumber data dan Informasi Support Network

Data Jaringan Pendukung yang disajikan dalam website ini, merupakan hasil kolaborasi Tim Bijak Memilih dengan Tim Investigasi Narasi. Kemudian, Tim Penulis juga memanfaatkan sumber-sumber kredibel yang dapat memverifikasi data tersebut, namun tidak terbatas pada; pernyataan resmi tim sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta sumber dari Komisi Pemilihan Umum.

Namun informasi yang kami sajikan dalam jaringan pendukung ini hanyalah informasi yang dapat kami konfirmasi validitas datanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya tim dalam melakukan kajian dan analisa.


3.1 Afiliasi Politik dan Tim Pemenangan

Bagaimana Bijak Memilih menyusun bagian terkait Afiliasi Politik dan Tim Pemenangan?

Dalam penyusunannya, kami bekerja sama dengan Narasi sebagai knowledge partners Bijak Memilih. Kami menyajikan informasi terkait afiliasi politik dan tim pemenangan dalam kategori Politikus, Politikus Daerah, Pengusaha, Militer/Polri, dan Tokoh Agama. Kategorisasi ini ditentukan berdasarkan latar belakang dari tiap figur atau individu tersebut. Kami menentukan afiliasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui susunan anggota Tim Sukses (TPN, TKN, dan TimNas) yang telah diumumkan secara resmi oleh masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian kami juga menelusuri koneksi/keterkaitan anggota  tim sukses baik secara langsung atau tidak langsung dengan tokoh nasional atau daerah, pengusaha, dan pejabat publik yang ada di luar susunan anggota tim sukses.

Perbedaan Politikus dan Politikus Daerah

Individu atau figur yang masuk ke dalam kategori Politikus artinya individu tersebut merupakan politikus yang aktif atau pernah menjabat jabatan publik tingkat nasional. Untuk Politikus Daerah berarti individu atau figur tersebut merupakan politikus yang aktif atau pernah menjabat jabatan publik tingkat daerah.

Perlu diingat bahwa daftar pendukung ini belum dapat dikatakan sebagai daftar yang lengkap dan mampu menggambarkan seluruh pihak dan afiliasinya yang mendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan sumber daya dan waktu yang terbatas. Secara bertahap, kami akan melakukan pembaharuan terkait daftar pendukung dan afiliasinya.

Cara memahami afiliasi

Kami memberikan batasan definisi yang dimaksud dengan afiliasi dalam konteks ini adalah individu, organisasi/lembaga atau badan usaha publik maupun swasta, dan partai politik yang memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun tidak terbatas dengan dukungan secara lisan atau secara resmi masuk dalam susunan tim sukses, pendanaan, relasi dalam organisasi/lembaga atau hubungan bisnis.

Perlu dipahami bahwa ketika terdapat salah satu individu yang terafiliasi dengan perusahaan tertentu, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa perusahaan (secara kelembagaan) tersebut turut membiayai operasional kegiatan kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.


3.2 Dana Kampanye (coming soon)

Bagaimana Bijak Memilih menyajikan informasi terkait pendanaan masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Informasi pendanaan yang disajikan dalam website diambil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, kami juga mencoba untuk menelusuri sumber pendanaan masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam menyusun informasi dana kampanye, Bijak Memilih juga bekerja sama dengan Narasi. Namun, perlu dipahami bahwa sumber yang kami dapatkan merupakan sumber sekunder, sehingga masih perlu adanya penelusuran verifikasi lebih lanjut.

3. Jaringan Pendukung

3. Jaringan Pendukung

4. Gagasan Terhadap Isu

Bagaimana Bijak Memilih menyajikan informasi terkait gagasan terhadap isu oleh masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Bijak Memilih bekerja sama dengan Narasi dimana informasi terkait gagasan diambil dan bersumber dari acara Mata Najwa Gagasan 3 Bacapres yang diselenggarakan secara live dari Universitas Gadjah Mada. Kami telah memetakan gagasan yang disampaikan pada acare tersebut ke dalam isu-isu yang menjadi perhatian bagi orang muda. Terdapat kemungkinan isu yang kami tampilkan pada profil tiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki perbedaan antara satu yang lain. Hal ini dikarenakan kami hanya menyajikan gagasan yang telah disebutkan oleh tiap calon pada acara tersebut.

Perlu diingat dan dipahami, bahwa kami akan terus melengkapi gagasan terhadap isu termasuk posisi tiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap isu yang menjadi perhatian bagi orang muda. Nantinya, kami akan melakukan konfirmasi secara berkala kepada tiap tim sukses dari masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

4. Gagasan Terhadap Isu

4. Gagasan Terhadap Isu

Pendanaan & Operasional Tim Bijak Memilih

Pendanaan & Operasional Tim Bijak Memilih

Siapa yang menjalankan riset dan operasional harian Bijak Memilih?

Riset dan operasional harian Bijak Memilih dijalankan oleh volunteer (relawan) What Is Up, Indonesia? dan karyawan Think Policy. Think Policy menyediakan fungsi sekretariat secara keseluruhan sebagai badan hukum, dan bersama dengan WIUI, menjalankan Bijak Memilih di bidang riset, platform, acara, media sosial, dan kemitraan.

Siapa yang menjalankan riset dan operasional harian Bijak Memilih?

Siapa yang menjalankan riset dan operasional harian Bijak Memilih?

Dari mana Bijak Memilih mendapatkan dana operasional?

Pendanaan utama Bijak Memilih bersumber dari anggaran corporate social responsibility (CSR) Think Policy. Sehingga, pendanaan kegiatan Bijak Memilih sudah termasuk dalam penganggaran rutin Think Policy dimana hal ini sejalan dengan visi Think Policy yaitu mendorong kebijakan publik berbasis bukti dan empati. Selain itu, kami juga didukung dengan berbagai kolaborasi secara in-kind (seperti dukungan riset, tempat, pembicara) dengan organisasi partner yang selalu kami cantumkan secara transparan di media sosial dan website, dan juga pendanaan sebagai salah satu penghargaan atas kemenangan Bijak Memilih dalam MIT Solve Global Challenges 2023.

Dari mana Bijak Memilih mendapatkan dana operasional?

Dari mana Bijak Memilih mendapatkan dana operasional?

Apa kompensasi yang didapatkan tim Bijak Memilih?

Kompensasi pelaksanaan operasional Bijak Memilih sudah termasuk dalam kompensasi bulanan karyawan dan/atau volunteer kedua organisasi. Biaya operasional tambahan, seperti kompensasi untuk volunteers berasal dari anggaran corporate citizenship Think Policy yang sudah dialokasikan untuk Bijak Memilih.

Apa kompensasi yang didapatkan tim Bijak Memilih?

Apa kompensasi yang didapatkan tim Bijak Memilih?

Apa motivasi di balik Bijak Memilih?

Bijak Memilih adalah manifestasi dari visi dan misi What Is Up, Indonesia? sebagai media online yang bertujuan untuk membuat isu sosial & politik lebih menarik untuk generasi muda Indonesia dan Think Policy sebagai platform satu pintu yang bertujuan untuk memajukan ekosistem kebijakan publik di Indonesia. Bersama kami berkolaborasi untuk membuat platform edukasi yang independen dan mudah dicerna untuk menyambut pemilu 2024.

Apa motivasi di balik Bijak Memilih?

Apa motivasi di balik Bijak Memilih?

Quiz Bijak Memilih

Quiz Bijak Memilih

Bijak Memilih x Kawula17 VAA

Kawula17.id merupakan organisasi independen di Indonesia yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun dan tidak melakukan lobi terhadap kepentingan khusus tertentu. Kawula17 berada di bawah Yayasan Pelopor Pilihan17 (PP17). Yayasan PP17 memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya demokrasi dan memberikan pemahaman mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu inisiatif Kawula17.id adalah Voting Advice Application (VAA). Melalui VAA, Kawula17 menyediakan informasi terkini tentang posisi politisi dan partai politik terhadap isu-isu tersebut.

Apa sih VAA?

VAA secara umum merupakan alat yang membantu pemilih menemukan kandidat politik atau partai politik yang paling mendekati preferensi mereka berdasakran isu.

Dalam menggunakan VAA, perlu diingat bahwa Kawula17:
  1. Tidak mengajak/mendorong individu memilih partai politik tertentu. Hasil yang diperoleh semata-mata adalah kecocokan individu terhadap partai politik tersebut berdasarkan isu, sehingga keputusan untuk memilih partai tidak menjadi ranah VAA.

  2. Tidak menggunakan data yang kamu isi di VAA untuk hal apapun termasuk survei atau prediksi terhadap partai politik tertentu.

Bagaimana Kawula17 menyusun pertanyaan-pertanyaan di VAA?

Di Indonesia sendiri, banyak sekali topik/isu/kebijakan yang terjadi dan layak untuk diperhatikan. Namun, dalam mengembangkan VAA Kawula17 menerapkan beberapa batasan isu, yaitu:

  1. Isu-isu yang menjadi pertanyaan di VAA merupakan isu terkini yang penting dan relevan oleh masyarakat dan diperbincangkan di media/DPR selama 3 (tiga) bulan terakhir.

  2. Isu tersebut mendapat perhatian/tanggapan dari partai politik, baik di parlemen maupun di internal partai politik yang bersangkutan.

  3. Setelah isu-isu yang dianggap penting terkumpul, maka Kawula17 akan melakukan survei nasional untuk melihat relevansi isu tersebut di masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa pertanyaan yang ada di VAA merupakan isu yang tidak hanya penting tetapi juga dirasa memiliki pengaruh di masyarakat.

Bagaimana Kawula17 menentukan sikap partai politik terhadap isu?
  1. Kawula17 menghubungi partai politik untuk mendapatkan posisi sikap partai terhadap isu-isu

  2. Pada saat yang bersamaan Kawula17 juga memberikan ruang untuk partai politik memberikan penjelasan terkait sikap yang diambil (jika dirasa diperlukan)

  3. Dalam hal, partai politik tidak merespon, maka Kawula17 akan melakukan monitoring media (berita maupun sumber lainnya seperti risalah rapat/hasil rapat DPR yang dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah).


Bijak Memilih x Kawula17 VAA

Bijak Memilih x Kawula17 VAA