Prabowo Subianto

< KANDIDAT LAINNYA

Menteri Pertahanan dan Keamanan Periode 2019 - 2024

PENGOLAHAN INFORMASI didukung oleh:

Website

Twitter

Instagram

No. Urut Paslon

No. 2

Dicalonkan sebagai

Calon Presiden

Umur

72 Tahun

Tempat & Tanggal Lahir

Jakarta, 17 Oktober 1951

Pasangan Kandidat

Gibran Rakabuming Raka

Keterangan

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Jika konten dirasa kurang sesuai, masukkan feedbackmu melalui feedback form (di halaman bawah) atau kontak kami melalui contact@bijakmemilih.id, agar kami dapat mereview ulang.

🔍 Latar Belakang

Biografi

Prabowo Subianto kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024.

Ia lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951, putra dari ahli ekonomi dan politikus Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan di zaman Presiden Sukarno dan Menteri Perdagangan semasa Presiden Soeharto.

Pada akhir 1950an hingga kejatuhan Presiden Sukarno, ia menetap di di luar negeri mengikuti aktivitas politik dan akademik ayahnya yang menjelang akhir 1950an memiliki haluan politik yang berbeda dengan pemerintahan Orde Lama Sukarno. Ia kemudian mengikuti pendidikan Militer di Magelang tahun 1970-1974 yang merupakan awal mula karier Prabowo di TNI Angkatan Darat selama 28 tahun.

Karier Prabowo di militer terhitung moncer. Ia menjadi salah satu Komandan Pleton termuda yang terlibat dalam Operasi Seroja di Timor Timur. Kariernya di militer berhenti secara hormat melalui Kepres yang ditandatangani Presiden Habibie menyusul keluarnya keputusan Dewan Kehormatan (DKP) yang merekomendasikan “pemberhentian” Prabowo karena pelanggaran disiplin, termasuk dugaan penculikan para aktivis – tindakan yang menurutnya ia hanya melaksanakan tugas/perintah.

Kariernya dalam dunia politik dimulai saat ia mencalonkan diri sebagai Capres Konvensi Partai Golkar 2004. Ia pun akhirnya mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008 dan berkubu dengan tokoh reformasi Megawati dari PDI Perjuangan sebagai cawapres di Pemilu 2009.

Pada 2014 dan 2019, ia kembali mencalonkan diri sebagai capres bersama Hatta Rajasa di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 bersama Cawapres Sandiaga Uno. Saat ini, Ia mencalonkan diri sebagai capres untuk ketiga kalinya di Pemilu 2024 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.

Biografi

Total Harta Kekayaan

Menurut LHKPN, berdasarkan data terkini yang tersedia untuk umum, dalam Rupiah

± 2,04 Triliun

Jumlah Aset

± 8 Miliar

Jumlah Hutang

± 2,03 Triliun

Kekayaan Bersih

Total Harta Kekayaan

🏆 3 Pencapaian Sorotan

Keterangan

Kami memilih untuk memasukan 3 pencapaian/kontroversi agar memberi gambaran yang berimbang. Oleh karena itu, pembaca disarankan untuk melakukan riset lebih lanjut. Daftar pencapaian/kontroversi akan diperbaharui jika ditemukan fakta/informasi relevan terkait dan tim Bijak Memilih menganggap diperlukannya perubahan. Baca penjelasan lebih lanjut di sini.

Modernisasi Alutsista Pertahanan RI

Klaim:

Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo telah membelanjakan lebih dari Rp500 triliun secara total untuk merevitalisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI.

Berdasarkan APBN 2023, program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan Sarpras Pertahanan dianggarkan sebesar Rp35,19t (Rp39,47 triliun untuk RAPBN 2024) dari total anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp134,32t, di mana anggaran Kemenhan merupakan anggaran terbesar jika dibandingkan K/L lainnya.*

Terlebih dari itu, ada juga US $12,6 miliar dan Rp11,5 triliun dalam bentuk program Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN)*. Ini termasuk pembelian senjata, kapal perang dan pesawat tempur baru dari Prancis, Qatar dan Amerika Serikat.

📝 Keterangan Lebih Lanjut:

Menurut beberapa pihak, modernisasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan Indonesia di tengah ketegangan geo-politik global, dan dinilai dapat mencegah terulangnya kejadian KRI Naggala 402 yang tenggelam akibat malfungsi kapal selam, menyebabkan gugurnya 53 prajurit.

Salah satu kritik terhadap inisiatif ini dilayangkan oleh Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin yang mengkritik pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar dengan biaya Rp12 triliun, hampir setengah dari estimasi biaya proyek MRT Fase 2.

*Fact-Checked oleh Idekonomi

Modernisasi Alutsista Pertahanan RI

Industri Pertahanan “Made in Indonesia”

Klaim:

Prabowo mempromosikan industri pertahanan Indonesia ke berbagai negara sahabat di Asia dan Afrika, seperti Ghana dan Laos. Hal ini menjadi bagian dari terbentuknya Defense Industry Indonesia (Defend ID), suatu Holding BUMN Industri Pertahanan yang di antara lain ada PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad dan PT PAL Indonesia.

Prabowo gencar menjembatani nota kesepahaman antara perusahaan Indonesia dengan industri pertahanan lainya seperti Boeing demi meningkatkan kemampuan produksi dan riset dalam negeri.

📝 Keterangan Lebih Lanjut:

Menurut Direktur Utama Defend ID, Bobby Rasyidin, hal ini dapat membenahi isu kompetisi antara beberapa BUMN pertahanan dan menyatukan visi industri pertahanan. Meski demikian, perusahaan-perusahaan di bawah Defend ID kerap menunjukan trek rekor tidak baik seperti keterlibatan Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, di kasus korupsi E-KTP 2016, dan Direktur Utama PT PAL, Budiman Saleh, di Proyek Fiktif PT Dirgantara Indonesia.

*Fact-Checked oleh Idekonomi

Industri Pertahanan “Made in Indonesia”

Pengusaha Sukses Memberdayakan SDM dan Ekonomi

Klaim:

Prabowo menjadi calon presiden terkaya dengan harta Rp 2 Triliun yang dihasilkan dari berbagai perusahaan termasuk PT Tusam Hutani Lestari, PT Kertas Nusantara dan PT Belantara Pusaka, yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, pengelolaan kertas dan sebagainya.

Terdapat klaim bahwa berbagai usaha ini memberdayakan ribuan sumber daya manusia dan lingkungan alam Indonesia untuk perputaran ekonomi. Hal ini membuatnya dapat menyumbang gaji dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan ke berbagai organisasi seperti pembangunan yayasan, rumah ibadah dan lainnya.

📝 Keterangan Lebih Lanjut:

Kesuksesan itu sempat mengalami tantangan saat pekerja PT Kertas Nusantara sempat tidak menerima gaji selama 5 bulan pada November 2013 sampai Maret 2014. Akibatnya, karyawan perusahaan tersebut sempat menyebut tidak mau pilih Prabowo di Pemilu 2014, dan menyuarakan ketidakpuasan dengan kondisi kerja yang ada.

Selain isu ketenagakerjaan, perusahaan ini juga terkait dengan masalah lingkungan, seperti deforestasi dan pengembangan lahan gambut, yang berdampak negatif pada ekosistem dan komunitas lokal di Indonesia.

Pengusaha Sukses Memberdayakan SDM dan Ekonomi

😱 3 Kontroversi yang sering muncul di media

Keterangan

Kami memilih untuk memasukan 3 pencapaian/kontroversi tiap kandidat yang paling menjadi perhatian oleh orang muda, serta dapat divalidasi/konfirmasi datanya, agar memberi gambaran yang berimbang. Oleh karena itu, pembaca disarankan untuk melakukan riset lebih lanjut. Daftar pencapaian/kontroversi akan diperbaharui jika ditemukan fakta/informasi relevan terkait dan tim Bijak Memilih menganggap diperlukannya perubahan. Baca penjelasan lebih lanjut di sini.

Kami menyankan pembaca untuk melakukan riset lebih lanjut. Daftar pencapaian/kontroversi akan diperbaharui jika ditemukan fakta/informasi relevan terkait. Baca penjelasan lebih lanjut di sini.

Kasus Penculikan Aktivis Peristiwa Mei, 1998

Pada tahun 2005, Komnas HAM RI menyimpulkan Prabowo sebagai pemberi perintah Tim Mawar untuk ‘menculik’ 23 aktivis pro-demokrasi di Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Prabowo menyatakan bahwa semua aktivis tersebut telah dibebaskan, walau hingga saat ini masih ada 13 lainya dengan status hilang sampai sekarang.

Pada saat itu, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) namun diberhentikan karena alasan pelanggaran kedisiplinan hukum ABRI dan pengabaian sistem operasi yang sempat memasukkannya ke daftar hitam Amerika Serikat.

📝 Keterangan Lebih Lanjut:

Prabowo menjelaskan bahwa pada saat kejadian, penculikan adalah perintah atasan. Namun, setelah jatuhnya Orde Baru dan terjadi pergantian pemimpin militer maupun pemerintah, apa yang dilakukan oleh Tim Mawar bukanlah hal yang dapat diterima dan ia siap bertanggung jawab.

Pada saat bersamaan, Habiburokhman, Waketum Gerindra menyatakan bahwa Komnas HAM belum dapat melengkapi hasil penyelidikan dan dinyatakan kurang lengkap oleh Kejaksaan Agung sampai hari ini. Belum tuntasnya kasus penculikan secara konkrit hingga kini menuai kritik dari masyarakat, terlebih pengangkatan eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo.

Kasus Penculikan Aktivis Peristiwa Mei, 1998

Polemik Gagalnya Food Estate

Proyek Food Estate yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Papua dan NTT adalah respon pemerintah terhadap krisis pangan global. Program yang dipimpin Prabowo ini dianggap gagal oleh beberapa pihak karena telah melakukan cetak lahan pertanian seluas 17,000 ha sawah dan 600 ha perkebunan singkong namun tidak ada produksi sama sekali.

Penentuan kebijakan pun lebih dipertanyakan karena 70-80% tanah indonesia memiliki tingkat kesuburan yang rendah, alhasil berpotensi meningkatkan deforestasi dengan risiko gagal yang tinggi.

Hal ini menuai kritik dari Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mendorong penyelidikan terhadap penggunaan dana sebesar Rp 1 Triliun dan penunjukan PT Agro Industri Nasional sebagai kontraktor pemerintah dalam proyek tersebut, yang dimiliki kalangan dan pendukung Prabowo.

Pakar lingkungan IPB mengatakan bahwa sistem pangan yang tak berbasis masyarakat ini menjadi pusat permasalahan.

📝 Keterangan Lebih Lanjut:

Presiden Jokowi menegaskan bahwa food estate wajar gagal di awal karena ini adalah program jangka panjang. Sehingga, dampak positifnya belum dapat terlihat dalam jangka pendek.

Polemik Gagalnya Food Estate

Sikap Terhadap Konflik Rusia - Ukraina

Pada Juni 2023 dalam acara Shangri-La Dialogue di Singapura, Prabowo mengusulkan genjatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi, dan referendum untuk menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina. Menurutnya, hal ini terbukti efektif dari sejarah konflik dunia termasuk Asia dan Afrika dalam meminimalisir tumpah darah dan dampak terhadap ekonomi global.

Beberapa pihak internasional melihat pernyataanya sebagai kontroversial karena menyerupai proposal Tiongkok terhadap isu tersebut yang ditolak mentah-mentah oleh negara barat dan sekutunya. Bahkan, Menteri Pertahanan Ukraina yang hadir di acara yang sama, secara lantang menolak dan bilang ‘itu terdengar seperti rencana Rusia, bukan Indonesia’. Tak jauh dari kritik dalam negeri, Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin nilai usulan Prabowo kurang baik dan menunjukan kurangnya pengetahuan kondisi lapangan di konflik itu.

📝 Keterangan Lebih Lanjut:

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Presiden Jokowi tidak membenarkan maupun meluruskan pernyataan Prabowo. Melainkan, memberikan jawaban diplomatis dan menegaskan posisi Indonesia yang menghormati kedaulatan setiap negara dan harapan resolusi konflik demi mendapatkan menjaga stabilitas pangan dan ekonomi global.

Sikap Terhadap Konflik Rusia - Ukraina

Menemukan konten yang kurang sesuai?

Jika kamu menemukan konten kami yang dirasa kurang sesuai, baik dari segi sumber informasi atau data, masukkan feedbackmu melalui feedback form atau kontak kami melalui contact@bijakmemilih.id, agar kami dapat mereview ulang.

Tulis feedback