Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Tahun Didirikan

1998

Pemimpin

Ahmad Syaikhu

No. Urut di KPU

No. 8

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

kursi DPR SAAT INI PERIODE 2019-2024

50

/575

8,7% Jumlah Kursi Anggota DPR

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini tidak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

DANA PARTAI DARI HASIL PEMILU 2019

Β± 11,5 Miliar

Jumlah dana yang didapat oleh partai dari Negara

Pelajari lebih lanjut soal peraturan ini.

Gender BACALEG


Gender BACALEG

64,7%

375 Laki-Laki

35,3%

205 Perempuan

Generasi BACALEG


Generasi BACALEG

12,2%

61+ tahun

61+ tahun

71 Bacaleg

36,2%

51 - 60 tahun

51 - 60 tahun

210 Bacaleg

32,6%

41 - 50 tahun

41 - 50 tahun

189 Bacaleg

11,4%

31 - 40 tahun

31 - 40 tahun

66 Bacaleg

7,6%

21 - 30 tahun

21 - 30 tahun

44 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019


TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019

DKI Jakarta

17,7%

Riau

16,4%

Sumatera Barat

15,7%

Inti

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bermula sebagai gerakan yang menentang rezim Suharto dan kebijakannya yang mengharuskan agar tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas mereka, dan mengambil pendekatan yang lebih fokus ke aspek keagamaan dalam bernegara. Yang dulunya dikenal sebagai Partai Keadilan (PK), akhirnya berubah menjadi PKS di 2003 sebagai upaya menjadi lebih moderat. Menurut Kompas dan ilmuwan politik Yon Machmudi, PKS bisa dideskripsikan sebagai partai Islam konservatif yang mengambil inspirasi dari gerakan Ikhwanul Musimin di Mesir yang membayangkan universalitas nilai Islam di segala aspek kehidupan sosial. Oleh karena itu, menurut Carnegie Endownment, basis utama pemilih PKS ialah umat Muslim kelas menengah yang memiliki pandangan Islam Modern.



Inti

Inti

Ideologi

Click here untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala ideologi partai.

"Menjadi partai Islam Rahmatan Lil 'Alamin yang kooh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

- Situs PKS

Ideologi

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Ahmad Syaikhu

Ahmad adalah Ketua PKS dari tahun 2020 dan Anggota DPR RI dari tahun 2019. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi di tahun 2013 dan memegang beberapa posisi kepemimpinan lainnya seperti di Yayasan Islamic Center IQRO. Ahmad menempatkan diri sebagai sosok tegas yang menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja dan memiliki visi bahwa PKS bisa meraup 15 persen suara di pemilu legislatif 2024.

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah (2019-2024)

Hidayat Nur Wahid

Sebagai salah satu pendiri PKS, Hidayat mendorong reformasi sistem elektoral agar partai baru bisa mendapat kesempatan untuk menduduki kursi Parlemen. Ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan di masa Presiden GusDur dan dari tahun 2014 menjadi Wakil Ketua MPR RI.

Anggota yang Terlibat Kasus

Luthfi Hasan Ishaaq

Luthfi adalah Ketua PKS keempat dan sempat menjadi Anggota DPR RI. Ia mundur dari jabatannya di 2014 karena terpidana kasus suap daging sapi impor yang melibatkan Kementerian Pertanian. Sebagai Anggota DPR RI, dia memanipulasi tarif bagi usaha impor dan menerima Rp. 40 miliar dari PT Indoguna Utama.

Tokoh Partai

Tokoh Partai

Fakta Unik

Seorang anggota PKS bernama Rafli mengusulkan legalisasi pemakaian ganja untuk keperluan medis dan rekreasi di tahun 2020. Menurutnya, ekspor ganja bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi Provinsi Aceh yang terkenal sebagai produsen dan konsumen barang yang dilarang di daerah lain ini.

Fakta Unik

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

Riwayat Pemungutan Suara Partai

UU IKN

Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk ibu kota baru (IKN). Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap kontroversial karena berbagai alasan, seperti dugaan dalam memprioritaskan investasi asing di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.


Isu terlibat: Ibu Kota Negara

❌ Tidak setuju - Pansus RUU IKN FPKS Tegaskan Pemerintah Belum Siap Skema Pindah Ibu Kota Negara

UU Cipta Kerja

Sebuah undang-undang yang dituduh mengurangi hak-hak pekerja dan lingkungan, demi perusahaan dan investasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini tidak konstitusional karena disahkan tanpa partisipasi publik yang cukup.


Isu terlibat: Perlindungan Pekerja Informal, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hak Masyarakat Adat

❌ Tidak setuju - PKS menilai lahirnya Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan amar putusan MK No.91 Tahun 2022

Perppu No. 2 Tahun 2022

Pengganti UU Cipta Kerja setelah Mahkamah Konstitusi menyatakannya tidak konstitusional. Perppu ini memiliki konten yang mirip dengan UU Ciptaker.


Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

❌ Tidak setuju - PKS mengaggap Perppu nomor 2 tahun 2022 dapat dikatakan sebagai satu bencana

RUU EB-ET

RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Namun, ini dianggap kontroversial karena mengkategorikan produk turunan batu bara sebagai energi 'baru'.


Isu terlibat: Transisi Energi

βœ… Setuju - Fraksi PKS memandang bahwa RUU EB-ET sudah cukup komprehensif dalam mengatur pengelolaan energi baru dan energi terbarukan

RKUHP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memicu protes massal pada tahun 2019 karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, melanggar hak privasi, dan mengurangi hukuman bagi koruptor, antara lain. Revisi ini disahkan pada Desember 2022.


Isu terlibat: Kriminalisasi Ruang Privat, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Kebebasan Beragama

βœ… Setuju dengan catatan - PKS keberatan dengan beberapa pasal tentang penghinaan pemerintah, lembaga negara, serta presiden dan wakilnya

RUU KPK

Revisi yang dituduh melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi independensi penyelidik dan proses penyelidikan. Meskipun mendapat protes massal, revisi ini disahkan pada tahun 2019.


Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

βœ… Setuju dengan catatan - Seharusnya ada unsur dari DPR dan masyarakat, sebagaimana pemilihan pimpinan KPK.

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR di tahun 2019. Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.


Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

βœ… Ikut memilih - Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang kontroversial yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pihak yang berkuasa karena pasal-pasalnya yang β€˜karet’. Saat ini, terdapat draf revisi yang sedang dibahas.


Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

Tidak ada

Kenaikan harga BBM subsidi

Pada September 2022, pemerintah mengalihkan sebagian dana dari subsidi BBM ke program bantuan sosial, yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang disubsidi.


Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

❌ Tidak setuju - PKS memutuskan menolak kenaikan harga BBM karena usulan mereka tentang 20 ICT tercapai dahulu tak mendapatkan tanggapan

UU TPKS

Sebuah undang-undang yang mengkriminalisasi sembilan jenis kekerasan seksual, yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 setelah sepuluh tahun karena mendapat resistensi dari kelompok konservatif terkait klausa β€˜consent’ dan karena tidak mengatur hubungan seks di luar nikah (perzinaan).


Isu terlibat: Kekerasan Seksual

❌ Tidak setuju - Fraksi PKS menolak pengesahan RUU TPKS dengan alasan menunggu pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

RUU Masyarakat Hukum Adat

Sebuah rancangan undang-undang mengenai hak tanah, ekonomi, dan sosial masyarakat adat. Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat adat tengah menghambat mengesahkan RUU ini.


Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

Tidak ada

Isu Legalisasi Ganja Medis

*Sikap yang ditulis dibawah ini adalah opini anggota terhadap isu tsb

Ganja masih dianggap sebagai narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman yang keras bagi siapa pun yang menggunakannya. Meskipun ada desakan dari beberapa komunitas untuk mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, pemerintah masih menolaknya.


Isu terlibat: Legalisasi Ganja

❌ Tidak setuju - Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menegur Rafly Kande atas usulannya terkait ganja menjadi salah satu komoditas ekspor

RUU Kesehatan

Ditujukan untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pelayanan. Dikritik karena dituduh memudahkan dokter asing untuk berpraktik di Indonesia, dan karena menggantikan kewajiban pengeluaran kesehatan dengan anggaran berbasis kinerja.


Isu terlibat: Reformasi Kesehatan

❌ Tidak setuju - Anggota fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menjelaskan proses penyusunan UU Kesehatan bisa menjadi preseden kurang baik dalam legislasi ke depan

Cukai Rokok & Minuman Berpemanis

Usulan untuk meningkatkan cukai rokok dan minuman berpemanis belum diimplementasikan secara menyeluruh karena adanya resistensi dari kalangan bisnis. Sementara itu, Indonesia menghadapi peningkatan dalam penyakit jantung dan kanker akibat merokok, dan diabetes.


Isu terlibat: Cukai Rokok & Gula

Tidak ada

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari:

Suap & Gratifikasi

Penjelasan

keseluruhan

17

Jumlah Kasus

Β± 97,0 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

KASUS TERBESAR

Pemberian suap kepada anggota DPRD terkait penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumut dan pengesahan APBD Sumut 2014-2015.

Β± 61,8 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

Gatot Pujo Nugroho

Gatot Pujo Nugroho

Gubernur Sumatera Utara

Kerugian Keuangan Negara

Penjelasan

keseluruhan

1

Jumlah Kasus

Β± 2,80 Miliar

Total Kerugian Negara

KASUS TERBESAR

Korupsi pada penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah Pemerintab Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013

Β± 2,80 Miliar

Total Kerugian Negara

Gatot Pujo Nugroho

Gatot Pujo Nugroho

Gubernur Sumatera Utara

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

2

Nama-nama tersebut pernah dipenjara karena berbagai jenis kasus pidana, termasuk perkara korupsi.

A. Munir

DPR RI

Dapil: Kalimantan Barat I

Muhammad Zen

DPRD Kabupaten

Dapil: Ogan Komering Ulu Timur I

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

2

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

2