Keseriusan Pemberantasan Korupsi

< Isu lainnya

Oct 28, 2022

Abi

Keseriusan Pemberantasan Korupsi

Membahas tentang Revisi UU KPK 2019

Hak Sipil

Sikap Partai Terhadap RUU

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Baca detail isu

Engga bisa dipungkiri kalau korupsi itu salah satu masalah yang paling mengakar dan mendesak di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat bisa mengukur komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi secara institusional melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama yang bertugas memberantas korupsi.

Salah satu kontroversi politik terbesar terkait korupsi dan KPK adalah revisi UU KPK (UU No.30/2002) di tahun 2019 (UU No.19/2019). Beberapa organisasi masyarakat, koalisi, akademisi, dan aktivis menganggap revisi ini sebagai cara untuk melemahkan KPK. Sementara itu, pihak DPR membantah tuduhan ini. Revisi ini juga menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran dengan tagar #ReformasiDikorupsi.

Banyak banget alasan mengapa revisi UU KPK dianggap melemahkan KPK, tetapi salah satu yang paling signifikan adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK (Dewas) yang dianggap membatasi dan menghambat langkah-langkah penyidik KPK. Aturan kontroversial dalam UU tersebut adalah perubahan status pegawai KPK menjadi PNS yang dianggap bisa menghambat independensi pegawai dalam memproses kasus.

Kamu bisa baca Revisi UU KPK di sini.

Ditambah lagi, pada tahun 2019 Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR. Masalahnya, Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini juga dianggap sebagai upaya lain untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Baca detail isu

Mengapa Orang Muda Perlu Peduli

Kita semua turut membayar pajak. Meskipun kamu belum bekerja, kamu tetap bayar pajak setiap kali kamu membeli makanan, minuman, menonton bioskop, dan sebagainya melalui PPN. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab dan hak kita semua buat tahu dan mengerti uang negara yang dikorupsi karena itu semua uang kita bersama.
Uang yang dicuri oleh koruptor seharusnya digunakan untuk pembangunan negara yang dapat kita semua rasakan manfaatnya (misalnya transportasi umum, ruang publik, pendidikan gratis, dan lain-lain).
Korupsi membuat lembaga negara menjadi engga efisien dan susah untuk dipercaya. Tanpa dua hal ini, negara engga akan bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Penegakan hukum juga penting lho, karena bisa menarik investasi berkualitas yang dapat membangun masa depan industri dan generasi muda kita.

Mengapa Orang Muda Perlu Peduli

Sikap Partai Terhadap Revisi UU KPK 2019:

✅ Setuju

PDIP - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Golkar - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

NasDem - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Hanura - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

PPP - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

PKB - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

PAN - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

PKS - Setuju dengan catatan

Setuju dengan catatan tentang pemilihan Dewas yang hanya oleh Presiden. Seharusnya ada unsur dari DPR dan masyarakat, sebagaimana pemilihan pimpinan KPK.

Gerindra - Setuju dengan catatan

Mempertimbangkan untuk menolak karena dinilai melemahkan KPK (13 Sep), terutama karena Dewas yang dipilih Presiden. Tapi akhirnya (17 Sep) menyetujui dengan catatan, karena kalah suara.

Demokrat - Setuju dengan catatan

Fraksi Partai Demokrat setuju dengan catatan khawatir adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan dewan pengawas KPK oleh presiden

✅ Setuju

PDIP - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Golkar - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

NasDem - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Hanura - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

PPP - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

PKB - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

PAN - Setuju

Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

PKS - Setuju dengan catatan

Setuju dengan catatan tentang pemilihan Dewas yang hanya oleh Presiden. Seharusnya ada unsur dari DPR dan masyarakat, sebagaimana pemilihan pimpinan KPK.

Gerindra - Setuju dengan catatan

Mempertimbangkan untuk menolak karena dinilai melemahkan KPK (13 Sep), terutama karena Dewas yang dipilih Presiden. Tapi akhirnya (17 Sep) menyetujui dengan catatan, karena kalah suara.

Demokrat - Setuju dengan catatan

Fraksi Partai Demokrat setuju dengan catatan khawatir adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan dewan pengawas KPK oleh presiden

❌ Tidak setuju

Tidak ada

❌ Tidak setuju

Sikap Partai Terhadap Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

✅ Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR yang ikut memilih

✅ Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR yang ikut memilih

Golkar - Ikut memilih

Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

Gerindra - Ikut memilih

Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

Demokrat - Ikut memilih

Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

PPP - Ikut memilih

Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

PKS - Ikut memilih

Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

PKB - Ikut memilih

Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

PAN - Ikut memilih

Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

Nasdem - Ikut memilih

Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

PDIP - Ikut memilih

Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

Menemukan konten yang kurang sesuai?

Jika kamu menemukan konten kami yang dirasa kurang sesuai, baik dari segi sumber informasi atau data, masukkan feedbackmu melalui feedback form atau kontak kami melalui contact@bijakmemilih.id, agar kami dapat mereview ulang.

Tulis feedback

Baca isu lainnya

Krisis Iklim

Ibu Kota Negara

Krisis Iklim

Perlindungan Lingkungan Hidup

Krisis Iklim

Transisi Energi

Hak Sipil

Kriminalisasi Ruang Privat

Hak Sipil

Kebebasan Berpendapat

Pendidikan & Kesehatan

Legalisasi Ganja

Pendidikan & Kesehatan

Cukai Rokok dan Gula

Pendidikan & Kesehatan

Reformasi Kesehatan

Lapangan Kerja

Perlindungan Pekerja Informal

Lapangan Kerja

Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

Lapangan Kerja

Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Pendidikan & Kesehatan

Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Hak Minoritas

Kekerasan Seksual

Hak Minoritas

Kebebasan Beragama

Hak Minoritas