Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golongan Karya (Golkar)

Tahun Didirikan

1964

Pemimpin

Airlangga Hartarto

No. Urut di KPU

No. 4

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

85

/575

14,8% Jumlah Kursi Anggota DPR

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini tidak bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

Gender BACALEG


65,7%

381 Laki-Laki

34,3%

199 Perempuan

Generasi BACALEG


19,5%

61+ tahun

61+ tahun

113 Bacaleg

32,2%

51 - 60 tahun

51 - 60 tahun

187 Bacaleg

29,5%

41 - 50 tahun

41 - 50 tahun

171 Bacaleg

14,3%

31 - 40 tahun

31 - 40 tahun

83 Bacaleg

4,5%

21 - 30 tahun

21 - 30 tahun

26 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019


Gorontalo

29,1%

Jambi

21,4%

Sumatera Selatan

20,2%

Inti

Berdiri tahun 1964, Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu partai politik tertua di Indonesia. Menurut ilmuwan politik Ulla Fionna dan Dirk Tomsa, Golkar masih sering diingat sebagai kendaraan politik kalangan elit zaman rezim Presiden Suharto. Sekarang, Golkar tetap menjadi partai yang kuat dengan pandangan politik tengah-kanan. Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Puteri Komarudin menjelaskan bahwa Golkar menjadi β€˜matang’ karena fokus ke pemberdayaan pemuda, ekonomi kreatif, dan pembaharuan sektor publik.

Inti

Inti

Ideologi

Click here untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala ideologi partai.

"Dengan doktrin karya kekaryaan Parta Golkar selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi aliran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai Golkar adalah pengelompokan bedasarkan peran dan fungsinya

- Situs Golkar

Ideologi

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Airlangga Hartarto

Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini yang memiliki pengalaman di usaha pertanian. Fokus kebijakannya ialah di digitalisasi industri, integrasi energi hijau, dan program bantuan usaha menengah kecil. Namun, belakangan ini Airlangga terancam kehilangan posisinya di Golkar karena ada dorongan internal untuk milih ketua umum yang lebih bisa menjamin kemenangan Golkar di Pemilu 2024.

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah

Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Ketua Dewan Penasihat Golkar. Sebelumnya, ia sempat ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (2014), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2015), serta Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2016). Banyak berpendapat bahwa Luhut memainkan peran penting selama pemerintahan Joko Widodo, termasuk dalam konteks penanganan pandemi. Menurut Tempo, Luhut didukung oleh kelompok yang bermaksud mengambil alih status Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga.

Ario Bimo Nandito Ariotedjo

Biasa dipanggil 'Dito', ia sekarang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang menjadi Menteri termuda di Kabinet Jokowi. Sebelum itu, Ia sempat menjadi Staff Khusus untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga. Sembari jadi Kepala Lembaga Inovasi dan Kreativitas DPP Golkar, Dito ingin fokus membenarkan profesionalisme dan kurangnya kewirausahaan di sektor olahraga.

Agus Gumiwang Kartasasmita

Agus Gumiwang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian (sebelumnya Menteri Sosial 2018-2019, menggantikan Idrus Marham yang terjerat kasus korupsi). Agus mendorong target Indonesia sebagai negara industri tangguh pada tahun 2035, dengan bercirikan struktur industri nasional yang kuat, berdaya saing global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Agus sempat dikritik oleh salah satu Anggota DPR Fraksi PKS terkait rencana subsidi kendaraan listrik yang harus tepat sasaran. Saat ini Ia menempati posisi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Golkar.

Anggota Golkar lain yang juga menjabat sepanjang 2019-2024 yaitu Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) dan Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), Syamsuar (Gubernur Riau), Rohidin Mersyah (Gubernur Bengkulu), Ansar Ahmad (Gubernur Kepulauan Riau), Arinal Djunaidi (Gubernur Lampung), Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan).

Beberapa Anggota Terkenal yang Terlibat Kasus

Setya Novanto

Mantan Ketua Golkar ini sempat terjerat kasus negosiasi saham dengan Freeport Indonesia. Ia dihukum 15 tahun penjara untuk pelanggaran kode etik, karena obrolanya dengan Direktur Freeport Indonesia yang terekam. Sebelumnya, dampak legislatif Setya di DPR RI dinilai minim oleh Kompas, dan Ia dikiritik masyarakat karena menghabiskan Rp. 1,6 Triliun untuk proyek renovasi DPR.

Idrus Marham

Idrus Marham merupakan Menteri Sosial kader Golkar yang dijatuhkan vonis selama tiga tahun karena terbukti menerima hadiah senilai Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu dalam kasus suap PLTU Riau 1.

Tokoh Partai

Tokoh Partai

Fakta Unik

Warna kuning ikonik Golkar menjadi lambang kejayaan. Ada 17 bunga kapas, 8 cabang pohon beringin, dan 45 butir padi, yang menceritakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Latar belakang putih menggambarkan kemurnian agama sebagai prinsip pertama Pancasila.

Fakta Unik

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

Sikap Partai

UU IKN

Isu terlibat: Ibu Kota Negara

βœ… Setuju - Semua pimpinan parpol yang hadir, mendukung rencana Jokowi dalam melanjutkan proyek IKN

Perppu No. 2 Tahun 2022

Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

βœ… Setuju - Golkar merasa UU Ciptaker memberikan kepastian hukum

βœ… Setuju - Tujuh fraksi: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja

UU EB-ET

Isu terlibat: Transisi Energi

βœ… Setuju - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengharapkan RUU EB-ET mampu mempercepat proses transisi energi di Indonesia

βœ… Setuju - Seluruh fraksi di DPR setujui pengesahan RKUHP sebagai Undang-Undang pada Paripurna ke-11 tahun 2022-2023

βœ… Setuju - Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

βœ… Ikut memilih - Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

UU ITE

Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

βœ… Setuju - Politisi Golkar, Christina Aryani, menekankan kebutuhan revisi UU ITE untuk mengatasi keresahan interpretasi pasal-pasalnya

UU Cukai (Rokok & Gula Naik)

Isu terlibat: Cukai Rokok dan Gula

βœ… Setuju - Setuju untuk menaikkan cukai rokok dan sepakat untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis

Kenaikkan harga BBM

Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

βœ… Setuju - Partai Golkar menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak bisa dihindari

UU TPKS

Isu terlibat: Kekerasan Seksual

βœ… Setuju - Partai Golkar menyatakan siap menyambut arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan RUU TPKS segera dibahas dan disahkan

RUU Masyarakat Hukum Adat

Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

❌ Tidak setuju - Fraksi Partai Golkar menolak RUU Masyarakat Hukum Adat untuk dilanjutkan karena setelah mereka kaji masih belum mendesak saat ini

Isu Legalisasi Ganja

(Opini Anggota Partai Terhadap Isu)

πŸ“ Netral dengan catatan - Darul Siska menyatakan bahwa ganja ini legal hanya untuk diteliti bagi keperluan medis, bukan untuk penggunaan umum

Riwayat Pemungutan Suara Partai

Riwayat Pemungutan Suara Partai

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari:

Suap & Gratifikasi

Penjelasan

keseluruhan

64

Jumlah Kasus

Β± 280 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

KASUS TERBESAR

Proyek pengadaan laboratorium dan pengadaan Alquran di Kementerian Agama

Β± 14,0 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

Zulkarnaen Djabar

Zulkarnaen Djabar

DPR RI Jawa Barat Komisi VIII

Kerugian Keuangan Negara

Penjelasan

keseluruhan

9

Jumlah Kasus

Β± 3,27 Triliun

Total Kerugian Negara

KASUS TERBESAR

Korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP

Β± 2,30 Triliun

Total Kerugian Negara

Markus Nari & Setya Novanto

Markus Nari & Setya Novanto

DPR RI Komisi VIII & Ketua DPR RI

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

11

Nama-nama tersebut pernah dipenjara karena berbagai jenis kasus pidana, termasuk perkara korupsi.

Bernard Sagrim

DPR RI

Dapil: Papua Barat Daya

Dede Widarso

DPRD Kabupaten

Dapil: Kabupaten Pandeglang 5

Eu K Lenta

DPRD Kabupaten

Dapil: Ogan Komering Ulu Timur I

partai batal mencalonkan kandidat

Haris Andi Surahman

DPR RI

Dapil: Sulawesi Tenggara

Heri Baelanu

DPRD Kabupaten

Dapil: Kabupaten Pandeglang I

M. Iqbal Wibisono

DPR RI

Dapil: Jawa Tengah I

M. Syarif Hidayat

DPR RI

Dapil: Sumatra Selatan I

partai batal mencalonkan kandidat

Mashur

DPR RI

Dapil: Kalimantan Barat I

Nurdin Halid

DPR RI

Dapil: Sulawesi Selatan II

Rommy Krishnas

DPRD Kota

Dapil: Lubuk Linggau 3

Syahrasaddin

DPR RI

Dapil: Jambi

Teuku Muhammad Nurlif

DPR RI

Dapil: Aceh I

Wendy Melfa

DPR RI

Dapil: Lampung I

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

11

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

11

Menemukan konten yang kurang sesuai?

Jika kamu menemukan konten kami yang dirasa kurang sesuai, baik dari segi sumber informasi atau data, masukkan feedbackmu melalui feedback form atau kontak kami melalui contact@bijakmemilih.id, agar kami dapat mereview ulang.