Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

< PARTAI LAINNYA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Website

Twitter

Instagram

Tahun Didirikan

1973 sebagai PDI, lalu menjadi PDI-P di 1999

Pemimpin

Megawati Soekarnoputri

No. Urut di KPU

No. 3

Disclaimer

Informasi di halaman ini didapatkan dari berbagai sumber dan di-edit oleh para ahli. Untuk sekarang, sikap Partai masih dalam proses konfirmasi dari pihak Partai. Baca penjelasan tentang sumber data, metodologi riset, dan disclaimer di sini.

Profil Partai

kursi DPR SAAT INI

PERIODE 2019-2024

128 /575

22,3% Jumlah Kursi Anggota DPR

*Presidential threshold adalah 20%, artinya partai ini bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi dengan partai lain.

Gender BACALEG

66,7%

387 Laki-Laki

33,3%

193 Perempuan

Generasi BACALEG

17,8%

61+ tahun

103 Bacaleg

35,3%

51 - 60 tahun

205 Bacaleg

29,1%

41 - 50 tahun

169 Bacaleg

10,5%

31 - 40 tahun

61 Bacaleg

7,2%

21 - 30 tahun

42 Bacaleg

TOP 3 perolehan suara daerah DI 2019

Daerah Istimewa Yogyakarta

32,1%

Jawa Tengah

30,8%

Jawa Timur

19,4%

Inti

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai politik terbesar di Indonesia saat ini, berdasarkan perolehan kursi DPR RI (22.3%). PDI-P dibentuk pada tahun 1999 setelah era Suharto berakhir dan pembatasan partai politik dicabut. Menurut ketua umumnya, Megawati, sebagai partai yang berorientasi nasionalis, PDI-P adalah 'partai wong cilik' yang mewakili suara masyarakat miskin. Sebagai penerus Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1927, menurut Tenggara Strategics, faktor daya tarik Soekarno juga ikut jadi faktor penting dalam menjaga basis dukungan PDI-P selama pemilu.

Inti

Ideologi

Click here untuk mempelajari lebih lanjut tentang skala ideologi partai.

"Ideologi (PDI-P) adalah Pancasila 1 Juni 1945 yang dibacakan Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1945, sebagaimana telah ditetapkan pada Kongres II PDI-P tahun 2005."

- Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDI-P

Ideologi

Tokoh Partai

Tokoh Pemimpin Partai (dulu atau sekarang)

Megawati Sukarnoputri

Megawati Sukarnoputri adalah Ketua Umum PDI-P dan sekaligus putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Megawati adalah presiden perempuan pertama dan satu-satunya di negara ini. Saat ini, Ia menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Memiliki Jabatan di Tingkat Nasional atau Daerah

Joko Widodo

Joko Widodo, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Jokowi, adalah Presiden Indonesia saat ini. Jokowi telah menjabat sejak 2014 dan terpilih kembali pada 2019, menjadikannya presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari keluarga elit atau latar belakang militer. Jokowi dikenal karena gaya politik ‘blusukan’nya. Menurut Tenggara Stretegics, popularitas Jokowi membantu PDI-P mendapatkan kursi terbanyak di DPR RI pada tahun 2014 dan 2019.

Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah saat ini yang menjabat sejak 2013. Ganjar adalah kader PDI-P yang sudah lama dikenal dan tokoh politik yang populer melalui gaya kepemimpinannya dan kemampuan untuk berinteraksi dengan publik melalui Twitter. Ganjar telah ditunjuk oleh Ketua PDI-P Megawati sebagai calon presiden partai untuk pemilihan 2024.

Tri Rismaharini

Tri Rismaharini dikenal karena kepemimpinannya sebagai Wali Kota Surabaya (perempuan pertama) dari 2010-2020, dan sebagai Menteri Sosial pada kabinet Presiden Joko Widodo. Sebagai Wali Kota Surabaya, Risma dianggap telah berhasil mengubah Surabaya menjadi lebih tertata dan asri. Meski demikian, muncul beberapa kritik terhadap gaya komunikasi marah-marah beliau.

I Wayan Koster

I Wayan Koster menjabat sebagai Gubernur Bali sejak tahun 2018, setelah sebelumnya duduk di parlemen selama tiga masa jabatan, sebagian besar di Komisi X. Selama di DPR, Wayan beberapa kali diperiksa KPK, antara lain di tahun 2011, 2013, dan 2014 dengan dugaan keterlibatan maupun sebagai saksi. Beliau juga dikenal atas kebijakan larangan plastik (Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018) yang bertujuan untuk menurunkan polusi laut di Bali.

Anggota PDI-P lain yang juga menjabat sepanjang 2019-2024 yaitu Puan Maharani (Ketua DPR-RI), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tjahjo Kumolo (Menpan RB), I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet).

Beberapa Anggota Terkenal yang Terlibat Kasus

Juliari Batubara

Juliari Batubara adalah mantan Menteri Sosial yang menjabat antara 2019 dan 2020. Sebelumnya, Ia merupakan Wakil Bendahara Umum PDI-P. Pada Agustus 2021, Ia diberhentikan dari posisinya karena terlibat kasus korupsi, khususnya menerima suap dari vendor bantuan sosial COVID-19.

Ismail Thomas

Baru-baru ini, Kejaksaan Agung menetapkan kader PDI-P Ismail Thomas, Anggota Komisi I DPR aktif sebagai tersangka kasus korupsi tambang, dengan dugaan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan yang melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memastikan PDI-P terus mengikuti kasus yang menjerat Thomas.

Tokoh Partai

Fakta Unik

PDI-P tahu betul bagaimana berpose, dan gerakan andalan mereka adalah salam metal. PDI-P sudah menggunakan pose ini selama bertahun-tahun dan sudah menjadi ciri khas mereka. Di politik Indonesia, 'Metal' bukan cuma genre musik - tapi singkatan dari "merah total", seperti warna logo partai PDI-P.

Fakta Unik

Rekam Jejak Partai

Pemungutan Suara

Riwayat Pemungutan Suara Partai

Sikap Partai

UU IKN

Isu terlibat: Ibu Kota Negara

✅ Setuju - Semua pimpinan parpol yang hadir, mendukung rencana Jokowi dalam melanjutkan proyek IKN

Perppu No. 2 Tahun 2022

Isu terlibat: Perlindungan Lingkungan Hidup

✅ Setuju - PDIP merasa ini momentum ekonomi dan geopolitik yang tepat

UU Ciptaker

Isu terlibat: Perlindungan Pekerja Informal, Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Tujuh fraksi: PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja

UU EB-ET

Isu terlibat: Transisi Energi

✅ Setuju - PDIP menekankan pengembangan energi baru, roadmap perdagangan karbon, pajak karbon, dan pemanfaatan energi nuklir dalam RUU EB-ET

KUHP

Isu terlibat: Kriminalisasi Ruang Privat, Kebebasan Berpendapat, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, Kebebasan Beragama

✅ Setuju - Seluruh fraksi di DPR setujui pengesahan RKUHP sebagai Undang-Undang pada Paripurna ke-11 tahun 2022-2023

RUU KPK

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Setuju - Seluruh partai politik di DPR kompak menyepakati revisi UU KPK, tanpa memandang dukungan pada Pilpres 2019

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023

Isu terlibat: Keseriusan Pemberantasan Korupsi

✅ Ikut memilih - Dipilih oleh seluruh anggota komisi III DPR

UU ITE

Isu terlibat: Kebebasan Berpendapat

🤷‍♀️ Belum ada kepastian - Mengusulkan pembuatan pedoman multitafsir UU ITE dibanding merevisi kembali; PDIP tidak menganggap RUU ITE sebuah prioritas

UU Cukai (Rokok & Gula Naik)

Isu terlibat: Cukai Rokok dan Gula

✅ Setuju - Setuju untuk menaikkan cukai rokok dan sepakat untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis

Kenaikkan harga BBM

Isu terlibat: Pengalihan Subsidi BBM dan Biaya Hidup

✅ Setuju - PDIP juga memahami langkah pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi

UU TPKS

Isu terlibat: Kekerasan Seksual

✅ Setuju - Mayoritas fraksi di Baleg mendukung pengesahan RUU TPKS

RUU Masyarakat Hukum Adat

Isu terlibat: Hak Masyarakat Adat

✅ Setuju - Delapan fraksi di DPR RI sepakat terkait harmonisasi draf RUU Masyarakat Hukum Adat dalam rapat Baleg

Isu Legalisasi Ganja

(Opini Anggota Partai Terhadap Isu)

📝 Netral dengan catatan - Rahmad Handoyo mendorong wacana penggunaan ganja untuk pengobatan harus didasari kajian ilmiah secara komprehensif

Riwayat Pemungutan Suara Partai

Korupsi Yang Dilakukan Kader Partai Pada Tahun 2011 - 2023

Disclaimer

Data diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), database Indonesia Corruption Watch (ICW), dan riset sekunder, yang diolah oleh tim Bijak Memilih dan ICW. Angka merujuk pada putusan pengadilan pada tingkat pertama. Klik di sini untuk baca tentang disclaimer, metodologi, parameter, dan limitasi data korupsi Bijak Memilih.

Data bersumber dari:

Suap & Gratifikasi

Penjelasan

keseluruhan

66

Jumlah Kasus

± 311 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

KASUS TERBESAR

Menerima Rp 55 miliar dari iuran SKPD, rotasi, mutasi, rekrutmen honorer, fee proyek dan Rp 11 miliar dari suap perizinan PLTU 2 Cirebon serta rencana pengembangan kawasan industri Kings Property

± 66 Miliar

Total Suap & Gratifikasi

Sunjaya Purwadisastra

Bupati Cirebon

Kerugian Keuangan Negara

Penjelasan

keseluruhan

2

Jumlah Kasus

± 39,8 Miliar

Total Kerugian Negara

KASUS TERBESAR

Korupsi tukar guling lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Bokongsemar, Kota Tegal tahun 2012

± 35,1 Miliar

Total Kerugian Negara

Ikmal Jaya

Wali Kota Tegal

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

Nama-nama tersebut pernah dipenjara karena berbagai jenis kasus pidana, termasuk perkara korupsi.

Al Amin Nasution

DPR RI

Dapil: Jawa Tengah VII

Asep Ajidin

DPR RI

Dapil: Sumatra Barat II

Emir Moeis

DPD

Dapil: Kalimantan Timur

Mad Muhizar

DPRD Kabupaten

Dapil: Pesisir Barat 3

Mochtar Mahammad

DPR RI

Dapil: Jawa Barat V

Rokhmin Dahuri

DPR RI

Dapil: Jawa Barat VIII

Mantan Narapidana Yang Dicalonkan di 2024

Menemukan konten yang kurang sesuai?

Jika kamu menemukan konten kami yang dirasa kurang sesuai, baik dari segi sumber informasi atau data, masukkan feedbackmu melalui feedback form atau kontak kami melalui contact@bijakmemilih.id, agar kami dapat mereview ulang.

Tulis feedback